Pemerintah Kabupaten Langkat bersama Forum CSR menggelar rapat teknis untuk menyinkronkan program tanggung jawab sosial perusahaan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah pada Jumat (21/8/2026) ini bertujuan agar bantuan korporasi tepat sasaran dan tidak tumpang tindih dengan program Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
STABAT — Forum CSR Kabupaten Langkat memastikan program corporate social responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan di daerah itu akan diarahkan mengikuti prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPJMD 2025–2029. Rapat teknis yang digelar di Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Jumat (21/8/2026), menjadi ajang penyelarasan antara kebutuhan pemerintah daerah dan kontribusi dunia usaha.
Ketua Forum CSR Kabupaten Langkat, Pujianto, menegaskan bahwa kolaborasi yang berkelanjutan antara perusahaan dan pemda menjadi kunci agar program CSR tidak berjalan sendiri-sendiri. Menurutnya, komunikasi yang kuat diperlukan supaya bantuan yang disalurkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Sinergi menjadi kunci agar program CSR yang dilaksanakan perusahaan benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, komunikasi antara pemerintah daerah, perusahaan dan seluruh pemangku kepentingan harus terus diperkuat,” ujar Pujianto dalam forum tersebut.
Fokus pada Pendidikan, Kesehatan, hingga Infrastruktur
Rapat yang dibuka pukul 08.30 WIB itu menghadirkan Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat, H. Amril, serta Kepala Bappeda Litbang, Rina Wahyuni Marpaung. Dalam paparannya, sektor prioritas yang bakal menjadi tujuan program CSR meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, lingkungan, dan penguatan kesejahteraan sosial.
Amril menekankan pentingnya menghindari tumpang tindih program. Potensi perusahaan, kata dia, harus diarahkan untuk menjawab kebutuhan pembangunan yang belum terjangkau oleh anggaran daerah.
Koordinasi Lintas Sektor Jadi Fondasi
Kehadiran sejumlah OPD dalam rapat teknis ini menunjukkan bahwa penguatan CSR membutuhkan koordinasi lintas sektor. Selain Sekretaris Daerah, tampak hadir para asisten, perwakilan Bappeda Litbang, Dinas PUTR, serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Langkat.
Banyaknya unsur yang terlibat mencerminkan besarnya potensi kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta. Forum CSR diharapkan menjadi jembatan strategis yang menghubungkan kebutuhan pembangunan daerah dengan kontribusi dunia usaha secara lebih terstruktur.
Dampak Jangka Panjang bagi Warga Langkat
Melalui pola kerja sama yang lebih terarah, CSR tidak lagi dipandang sekadar kewajiban sosial perusahaan. Rapat teknis ini menjadi langkah awal untuk membangun ekosistem pembangunan yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Langkat.
Kolaborasi pemerintah dan dunia usaha menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan pembangunan Langkat yang lebih terarah, inklusif, dan berkelanjutan.
