MEDAN — Persoalan perizinan bangunan di Kota Medan kian memanas. Komisi 4 DPRD setempat menginisiasi pembentukan Pansus setelah mendapati banyak pemilik bangunan enggan mengurus PBG lantaran biaya konsultan yang selangit dan prosedur birokrasi yang berbelit-belit.
PAD Kota Medan Bocor Akibat Bangunan Ilegal
Fenomena ini tak hanya melanggar tata ruang, tetapi juga menggerus Pendapatan Asli Daerah (PAD). Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Medan, Dame Duma Sari Hutagalung, menyebutkan bahwa minimnya kepatuhan warga dalam mengurus izin berdampak langsung pada sektor retribusi PBG yang seharusnya menjadi salah satu sumber pemasukan kota.
“Selain berdampak pada kebocoran PAD, banyak bangunan juga berdiri tidak sesuai ketentuan, seperti melanggar garis sempadan bangunan, roilen, maupun jalur hijau. Kondisi ini tentu merusak tata ruang dan estetika kota,” ujar Dame dalam keterangannya, baru-baru ini.
Pansus Akan Bedah Biaya Konsultan dan Regulasi
Pembentukan Pansus dinilai menjadi langkah strategis untuk menelusuri akar masalah secara lebih komprehensif. Pansus nantinya tidak hanya akan mengkaji ulang besaran biaya konsultan yang dikeluhkan, tetapi juga merekomendasikan perubahan regulasi yang dianggap menghambat.
“Pansus akan mempelajari secara komprehensif apakah biaya konsultan yang selama ini dikeluhkan masyarakat memang layak untuk dievaluasi. Jika diperlukan, kami akan berkonsultasi dengan pemerintah pusat terkait regulasi yang menjadi dasar penerapannya,” kata Dame.
Dampak Nyata: Estetika Kota dan Penerimaan Daerah Terancam
Akibat sistem yang rumit ini, banyak pelaku usaha memilih membangun tanpa mengantongi izin resmi. Kondisi ini tidak hanya merusak estetika kota akibat pelanggaran garis sempadan dan jalur hijau, tetapi juga membuat potensi penerimaan daerah yang seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan Medan justru hilang.
Melalui Pansus, DPRD berharap lahir rekomendasi konkret yang mampu menciptakan sistem perizinan yang lebih sederhana, transparan, dan terjangkau tanpa mengabaikan aturan yang berlaku.
