ASAHAN — Peluncuran program ditandai penyerahan bantuan secara simbolis oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Bantuan diarahkan untuk memelihara akses pangan dan daya beli warga hingga pengujung tahun 2026.
Setiap penerima manfaat memperoleh 10 kilogram beras per bulan selama tiga bulan. Total alokasi per penerima mencapai 30 kilogram untuk periode Oktober sampai Desember 2026.
Dua Kebijakan Strategis Pemerintah di Sektor Pangan
Zulkifli menyebut pemerintah menempuh dua langkah strategis sekaligus. Selain Bantuan Pangan Beras, alokasi beras SPHP diperbesar 1 juta ton.
Penambahan kuota SPHP difokuskan menjaga ketersediaan pangan warga saat musim paceklik. Kebijakan ini juga untuk mengendalikan stabilitas harga beras agar tetap terjangkau.
"Kita sangat apresiasi kinerja Perum BULOG. Sinergi yang kuat antara Kemenko Pangan dan Bulog berhasil mendorong pencapaian target swasembada pangan yang menjadi agenda strategis pemerintah," ujar Zulkifli dalam sambutannya.
Ia menegaskan tambahan alokasi SPHP bertujuan memastikan masyarakat memperoleh beras dengan lebih mudah dan terjangkau. Menurutnya, harga beras harus tetap terjaga selama periode paceklik.
BULOG Jamin Stok dan Alur Distribusi di Sumatera Utara
Pemimpin Wilayah Perum BULOG Kanwil Sumatera Utara R. Darma Wijaya menegaskan kesiapan instansinya menyokong kelancaran kedua program. Penguatan dilakukan melalui pasokan stok dan keandalan alur distribusi.
"BULOG berkomitmen menjalankan penugasan pemerintah dengan memastikan kesiapan stok beras dan memperkuat koordinasi bersama pemerintah daerah serta seluruh pihak terkait," kata Darma.
Penyaluran Bantuan Pangan Beras akan direalisasikan seusai data PBP rampung diverifikasi. Distribusi beras SPHP dioptimalkan lewat jaringan penyalur yang tersedia.
Sinergi Pusat-Daerah dalam Pengawalan Kebijakan Pangan
Agenda peluncuran di Asahan dihadiri Wakil Gubernur Sumatera Utara H. Surya, B.Sc., Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar, S.Sos., M.Si., beserta jajaran. Turut hadir Anggota DPR-RI Nasril Bahar dan Anggota DPRD Sumut Yahdi Khoir.
Kehadiran para pejabat tersebut menegaskan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BULOG dalam mengawal kebijakan pangan nasional. Sinergi lintas lembaga ini diharapkan menopang ketahanan pangan nasional dan membantu warga mencukupi kebutuhan pokok menjelang akhir tahun 2026.
