MEDAN — Rencana pembangunan rumah sakit bertaraf internasional di Sumatera Utara mulai menemukan kepastian. Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution menggelar rapat bersama sejumlah pimpinan OPD, BUMD, dan direksi Rumah Sakit Haji Medan di Kantor Gubernur Sumut, Senin (18/5/2026), untuk mematangkan skema proyek tersebut.
Yang membedakan RS ini dari fasilitas kesehatan premium lainnya, pasien BPJS Kesehatan tetap bisa berobat di sana. “Rumah sakit bertaraf internasional ini untuk pasien BPJS Kesehatan. Tujuannya mewujudkan layanan kesehatan terpadu, bermutu tinggi, berkelanjutan, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan daerah,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Sumut Faisal Hasrimy.
Faisal menjelaskan, rumah sakit setinggi enam lantai dengan kapasitas 250 tempat tidur itu akan dibangun melalui pola Kerja Sama Operasional (KSO). Skema ini melibatkan tiga pihak utama: PT Dirga Surya sebagai penyedia aset, RS Mitra (RS An-Nisa) sebagai pengelola layanan operasional, dan RS Haji Medan yang bertugas menjaga mutu layanan serta tata kelola.
“Dengan sistem KSO, Pemprov Sumut tidak perlu membangun kapasitas operasional rumah sakit dari nol. Mitigasi risiko SDM dan manajemen lebih baik, operasional lebih cepat, aset tetap dimiliki pemerintah, fleksibel secara administratif, dan kualitas layanan tetap terjaga,” kata Faisal.
Proyek ini merupakan kolaborasi antara PT Dirga Surya, PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU), RS Haji Medan, RS Mitra (RS An-Nisa), dan PT Bank Sumut.
Rumah sakit ini direncanakan berdiri di pusat Kota Medan. Lokasinya berdekatan dengan dua rumah sakit bertaraf internasional lainnya yang selama ini belum melayani pasien BPJS. Dengan hadirnya RS baru ini, pemerintah ingin menjembatani kesenjangan akses layanan kesehatan premium bagi peserta BPJS.
Bobby Nasution menekankan bahwa kesiapan fasilitas tidak boleh setengah-setengah. Ia meminta alat kesehatan (alkes), sumber daya manusia (SDM), hingga kenyamanan ruang rawat inap dirancang semaksimal mungkin. “Pelayanan harus nyaman dan modern, layaknya hotel berbintang lima,” ujar Bobby dalam pertemuan tersebut.
Dengan skema KSO, Pemprov Sumut berharap rumah sakit bisa beroperasi lebih cepat dibandingkan jika dibangun dan dikelola sendiri. Faisal menambahkan, pola ini juga memberikan fleksibilitas administratif dan meminimalkan potensi kerugian akibat kesalahan manajemen di awal operasional.
Turut hadir dalam rapat tersebut Kepala Biro Perekonomian Setda Provsu Poppy Marulita Hutagalung, Kepala Dinas Kominfo Sumut Erwin Hotmansah Harahap, Plh Bapperida Sumut Effendi Pohan, Dirut RS Haji Medan Yulinda Elvi Nasution, serta sejumlah pejabat lainnya.
Belum ada kepastian jadwal groundbreaking. Namun, Pemprov Sumut menargetkan proses administrasi dan penyusunan detail perjanjian KSO rampung dalam waktu dekat.