SUMATERA UTARA — Jakarta — Kecepatan pemerintah menyalurkan bantuan logistik lewat armada udara pascagempa NTT pada Sabtu (15/8/2026) dinilai sebagai bukti kapasitas birokrasi yang sesungguhnya. Pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI, Hendri Satrio, menyebut respons tersebut semestinya menjadi standar pelayanan, bukan sekadar reaksi atas tekanan publik.
"Gerak cepat pemerintah menangani gempa NTT tentu patut diapresiasi. Tetapi, sebenarnya yang seperti ini memang harus menjadi standar pemerintah," ujarnya di Jakarta, Minggu (16/8/2026).
Koordinasi Lintas Sektor Teruji di Masa Kritis
Menurut Hendri, keberhasilan fase tanggap darurat menunjukkan pemerintah mampu mengerahkan sumber daya dan mengoordinasikan berbagai unsur ketika situasi mendesak. "Artinya, pemerintah bisa cepat. Bisa langsung bergerak, bisa mengoordinasikan berbagai unsur ketika memang dibutuhkan," kata dia.
Ia mencontohkan langkah Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang turun memantau perkembangan penanganan di lapangan. "Teddy mengecek, memastikan perkembangan penanganannya seperti apa. Hal seperti ini kelihatannya sederhana, tetapi dalam kondisi bencana memang harus dilakukan," jelas Hendri.
Tantangan Terbesar: Konsistensi hingga Pemulihan
Meski mengapresiasi langkah awal, Hendri menyoroti risiko melambatnya penanganan setelah sorotan media mulai berkurang. Menurutnya, fase kritis justru terjadi pada hari-hari berikutnya ketika kebutuhan dasar warga terdampak masih tinggi dan proses rehabilitasi belum selesai.
"Biasanya yang juga penting itu setelah hari-hari pertama. Jangan cepatnya hanya ketika semua mata sedang melihat. Pemulihan masyarakat juga harus dikawal sampai selesai," ujarnya.
Kehadiran Negara Menjadi Ukuran Kepercayaan Publik
Hendri menilai efektivitas komunikasi pemerintah tidak ditentukan oleh banyaknya pernyataan resmi, melainkan oleh bukti kerja yang terlihat langsung oleh masyarakat. "Komunikasi pemerintah akan jauh lebih kuat kalau masyarakat melihat sendiri negara hadir. Tidak perlu terlalu banyak mengatakan pemerintah bekerja kalau memang kerja itu terlihat," tuturnya.
Ia menegaskan konsistensi dalam merespons persoalan secara cepat dapat menjadi instrumen membangun kepercayaan publik. "Kalau pola gerak cepat seperti ini bisa konsisten, masyarakat yang akan menilai. Pemerintah tidak perlu sibuk meminta pujian," tegas Hendri.
Pemerintah pusat sebelumnya menerjunkan bantuan logistik melalui jalur udara untuk mempercepat distribusi kebutuhan dasar bagi korban gempa di NTT. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari koordinasi tanggap darurat yang melibatkan kementerian, TNI, Polri, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
