SUMATERA UTARA — PANGKALPINANG — Persoalan keuangan daerah kembali menjadi sorotan. Kali ini, DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) meminta tiga anggota DPR RI asal Babel untuk tidak tinggal diam. Mereka didesak serius mengawal hak daerah yang belum juga turun dari pemerintah pusat.
Hak yang dimaksud adalah Dana Bagi Hasil (DBH) royalti timah. Hingga saat ini, dana tersebut belum dibayarkan oleh Kementerian Keuangan.
Kekhawatiran Masuk Tahun Ketiga
Wakil Ketua IV DPRD Babel, Edi Nasapta, mengingatkan agar para legislator di Senayan bergerak cepat. Ia khawatir jika pembayaran terus tertunda, dampaknya akan semakin berat bagi daerah.
"Harusnya coba dicek dulu bener-bener jangan sampai enggak jelas, dan kalau sampai masuk tahun ketiga tidak dibayar, maka mau bagaimana nanti Babel ini," ujar Edi dalam keterangannya, Selasa (16/7).
Pernyataan ini disampaikan Edi usai memimpin kunjungan kerja Komisi III DPRD Babel ke Komisi V DPR RI. Agenda pertemuan itu membahas berbagai persoalan krusial yang kewenangannya berada di tangan pemerintah pusat.
Bukan Hanya Soal Timah
Dalam kunjungan tersebut, DPRD Babel tidak hanya menyoroti keterlambatan DBH royalti timah. Beberapa isu strategis lain turut dibahas, mulai dari masalah kehutanan, perkebunan kelapa sawit, Hak Guna Usaha (HGU), hingga efektivitas Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah.
Menurut Edi, seluruh persoalan ini wajib dikawal maksimal oleh wakil Babel di DPR RI. Tujuannya agar aspirasi masyarakat tidak tenggelam di tengah hiruk-pikuk politik nasional.
Dorongan Koordinasi Lintas Partai
Edi menilai pengawalan politik saja tidak cukup. Ia mendorong para wakil rakyat di pusat untuk aktif berkoordinasi lintas partai dan melakukan pengecekan langsung, misalnya melalui Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
Langkah ini dinilai penting untuk memastikan posisi anggaran DBH royalti timah benar-benar jelas dan dialokasikan. Politikus Partai NasDem itu juga menekankan pentingnya kelengkapan dokumen administratif dan prosedural dari instansi pemerintahan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Tanpa kelengkapan administrasi, proses pencairan dari pusat berpotensi terus tersendat. Oleh karena itu, koordinasi antara pemerintah daerah dan wakil rakyat di pusat menjadi kunci utama.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari anggota DPR RI asal Babel mengenai desakan tersebut. Publik menunggu langkah konkret berikutnya dari tiga wakil rakyat itu untuk memastikan hak daerah segera cair.
