PEMATANGSIANTAR — Diskusi publik bertajuk evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran itu menghadirkan sejumlah pembicara dari kalangan aktivis dan partai politik. Peserta menilai arah kebijakan pemerintah perlu dikritisi, terutama soal keterlibatan militer dalam program sipil dan hubungan keuangan antara pusat dan daerah.
Randa Wijaya dari Kamisan Siantar menyoroti keterlibatan militer dalam sejumlah program pemerintah, seperti MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan urusan pangan. Menurutnya, pendekatan yang bertumpu pada sistem komando berisiko membatasi ruang partisipasi masyarakat sipil.
"Masuknya militer dalam urusan sipil semakin menguat selama dua tahun ini. Ini mengkhawatirkan karena rezim militerisme akan semakin mempersempit kebebasan sipil," kata Randa.
Kekhawatiran Fungsi Pengawasan Melemah
Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan, menilai besarnya koalisi pendukung pemerintah berpotensi melemahkan fungsi pengawasan terhadap kekuasaan. Karena itu, PDIP memilih menjadi partai penyeimbang.
"Tanpa kontrol, negara akan semakin sewenang-wenang. Jika legislatif hanya menjadi pengesah agenda pemerintah, hukum tidak lagi independen dan fungsi koreksi tidak berjalan, demokrasi sebenarnya sedang diremehkan," ujarnya.
Rencana Penambahan Kodam dan Aset Daerah di Pusat
Sutrisno juga menyoroti rencana penambahan Komando Daerah Militer (Kodam) dan ketimpangan hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Sejumlah daerah, menurutnya, menghadapi kesulitan keuangan serta harus menanggung dampak kerusakan infrastruktur.
Pengelolaan sumber daya alam, seperti tambang dan perkebunan, serta penerimaan dari sektor tersebut dinilai lebih banyak berada dalam kewenangan pemerintah pusat.
"Namun saat bersamaan aset daerah seperti tambang, kebun dan lainnya, itu kewenangan pusat. Infrastruktur daerah rusak karena menanggung dampak tapi uangnya ada di pemerintah pusat," jelasnya.
Pandangan Berbeda soal Dampak Program Pemerintah
Di sisi lain, forum tersebut juga mencatat pandangan yang menilai program pemerintah berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perdebatan soal MBG, pengawasan demokrasi, serta pengelolaan sumber daya dan keuangan daerah menjadi bagian dari kritik yang disampaikan peserta.
Diskusi yang digelar Mata Publik bersama kelompok mahasiswa itu menjadi ruang bagi warga Pematangsiantar untuk mengevaluasi arah kebijakan pemerintah pusat. Sorotan utama tetap pada bagaimana kekuasaan diawasi dan bagaimana kewenangan pusat-daerah diseimbangkan.
