MEDAN — Pelatihan bertema "Seni Mengemas Kebijakan: Mengubah Bahasa Birokrasi menjadi Bahasa Publik" itu digelar di Kantor Dinas Kominfo Sumut, Jalan HM Said, Medan. Erwin menekankan bahwa kolaborasi antarlembaga menjadi kunci memperluas jangkauan informasi pembangunan dan program pemerintah.
Penyampaian informasi secara terpadu dinilai dapat meningkatkan pemahaman warga terhadap kebijakan dan layanan publik. Cara itu juga diharapkan menekan kesimpangsiuran informasi di tengah masyarakat.
Menurut Erwin, pengelola informasi pemerintah harus mampu mengubah istilah birokrasi yang kaku dan teknis menjadi narasi komunikatif. Informasi yang disajikan dituntut mudah dipahami, relevan, dan bermanfaat bagi masyarakat.
"Pengelola informasi pemerintah harus mampu menerjemahkan istilah birokrasi yang kaku dan teknis menjadi narasi yang komunikatif, ramah, dan persuasif," ujarnya.
Pegiat media sosial Toga Nainggolan yang menjadi narasumber menilai publikasi pemerintah masih kerap berfokus pada kegiatan seremonial. Padahal, kata dia, yang perlu ditonjolkan adalah manfaat konkret yang diterima masyarakat.
Toga memberi contoh publikasi pembukaan gerai pajak. Menurutnya, informasi semacam itu sebaiknya menonjolkan kemudahan layanan yang diperoleh warga, seperti tidak perlu mengantre panjang untuk membayar pajak.
Perubahan sudut pandang tersebut dinilai penting agar informasi pemerintah tidak sekadar melaporkan kegiatan. Publikasi juga mesti menjelaskan dampak dan manfaatnya bagi masyarakat.
Melalui pelatihan tersebut, pengelola media sosial perangkat daerah diharapkan semakin terampil mengemas kebijakan dan program pemerintah. Informasi yang disajikan dituntut menarik, sederhana, dan mudah dipahami publik.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Diskominfo Sumut memperkuat kolaborasi penyampaian informasi publik antar-OPD. Pola publikasi yang komunikatif dinilai sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang semakin kritis terhadap kinerja pemerintah daerah.